 |
| Iwan KPMG |
Mau ponsel dengan teknologi apa? 2G, 3G,
4G, hingga 5G pun sebentar lagi ada di pasaran, termasuk Indonesia. iPhone 4G
sudah masuk beberapa waktu lalu, pertanyaannya apakah efektif?
Bagaimana ponsel 3G atau 4G bisa
berjalan dengan maksimal jika sinyal yang kita terima masih GPRS, EDGE,
syukur-syukur bisa dapet 3G ketika sedang berada di daerah atau luar kota besar.
Pengembangan infrastruktur di negara
berkembang sering terfokus pada pembangunan jalan, sarana transportasi, air
bersih, dan listrik. Cepatnya kemajuan teknologi kini menuntut negara
menyediakan sarana infrastruktur telekomunikasi untuk meningkatkan perekonomian
dan kehidupan sosial masyarakat.
Akhir pekan ini saya memperoleh kesempatan berdialog dengan Iwan Atmawidjaja
sebagai Head of KPMG Management Consulting Indonesia mengenai strategi yang
diperlukan Indonesia untuk membangun jaringan infrastruktur telekomunikasi,
berikut petikannya:
Apa
dasar yang harus dimiliki untuk membangun jaringan broadband sebuah negara?
Iwan: Sebuah negara
harus memiliki visi seperti apa layanan broadband
nasional, melingkupi jaringan internet, data, hingga konten yang dibutuhkan
sekarang dan di masa mendatang.
Banyak elemen yang perlu dicermati,
namun kuncinya mendukung perkembangan negara tersebut secara ekonomi maupun
sosial.
Bagaimana regulator harus mengatur, ada
beberapa opsi yang bisa dilihat, dimulai dengan adanya masterplan ICT, didalamnya dibahas mengenai akses internet yang
dibutuhkan, konten atau layanan yang akan diberikan dan peran pemerintah dalam
mengatur industri, opsi pilihan teknologi, kebutuhan biaya, hingga strategi
mengimplementasikan roadmap tersebut.
Meratanya dukungan infrastruktur akan
membantu membuka kesempatan masyarakat untuk maju dan meningkatkan kualitas
hidup mereka.
Berdasarkan pengalaman kami sebagai
konsultan pemerintah dan operator, ada tiga peluang dimana pemerintah bisa
memberikan kontribusinya, yaitu regulasi, jaminan pasar, dan dukungan keuangan.
Pemerintah setiap negara biasanya mengkombinasikan ketiga hal ini berdasarkan
karakteristik negara masing-masing.
Pembangunan dan pengembangan jaringan di
Indonesia cukup kompleks dengan kondisi demografis negara kepulauan dengan
banyak jumlah penduduk namun tidak merata di semua wilayah.
Indonesia tahun ini mencanangkan enam
koridor ekonomi guna percepatan dan perluasan pembangunan nasional. Koneksi
internet dengan kecepatan tinggi dan stabil melalui jaringan pita lebar (broadband) menjadi dasar yang harus
dimiliki merata seluruh wilayah.
Membangun infrastruktur telekomunikasi
di sini tentunya tidak murah. Dananya bisa dari pemerintah, swasta, dan kombinasi
keduanya. Jika diserahkan kepada swasta seluruhnya, tentu saja pemerintah
selaku regulator harus memiliki regulasi yang kuat sehingga masyarakat tidak
dirugikan dengan mahalnya layanan, atau layanan di bawah kualitas yang
ditetapkan.
Bagaimana
negara lain membangun jaringan telekomunikasi mereka?
Iwan: Setiap negara
memiliki visi dan tantangan yang berbeda. Dari pengalaman kami membatu beberapa
negara, ada regulator yang mendukung pendanaan, seperti menyediakan dana dalam
bentuk hibah atau subsidi, dan atau insentif pajak untuk sektor swasta
(operator telekomunikasi) dengan syarat mereka harus menyediakan layanan akses broadband ke pelanggan (nasional) dengan
harga yang sangat terjangkau. Ada juga intervensi dengan mengatur industri
untuk menjamin akses ke broadband
dapat mudah diperoleh dan tersedia bagi pihak ketiga.
Kuncinya, regulasi yang kuat, termasuk
komitmen pemerintah memberikan layanan yang mudah diakses masyarakat luas
melalui jaringan internet seperti e-goverment
dan e-education.
Setiap negara juga ada tantangan,
seperti Singapura, sebagai negara kecil dengan populasi kecil, tujuan utama
pemerintah adalah untuk membangun sebuah jaringan nasional yang terjangkau
untuk industri, broadband publik yang
kompetitif dan memungkinkan inovasi layanan di atas jaringan.
Di Australia, pasar didominasi oleh
operator incumbent dan daerah
geografis yang luas untuk menutupi populasi kecil. Pemerintah fokus menentukan
model bisnis yang tepat untuk memastikan infrastruktur broadband menjangkau seluruh wilayah dan memilih teknologi yang
tepat untuk daerah terpencil dan non-perkotaan.
Indonesia merupakan negara kepulauan
dengan banyak lokasi belum memiliki infrastruktur yang baik, hal ini menjadi
tantangan, ditambah besarnya jumlah penduduk. Pemerintah harus memiliki agenda
dan menjadikan pembangunan jaringan broadband
nasional sebagai prioritas. Dari situ diturunkan ke pencarian bisnis model,
pemilihan teknologi, pendanaan, hingga implementasi. Dengan kejelasan regulasi,
pasti pihak swasta juga akan melakukan investasi dengan maksimal dan mau
mengembangkan jaringannya merata di seluruh wilayah, tidak hanya meningkatkan
layanan di kota besar dengan jumlah penduduk banyak dan memiliki nilai pasar
tinggi.
Bagaimana
kondisi infrastruktur telekomunikasi di Indonesia saat ini?
Iwan:
Indonesia sudah memiliki layanan 3G dan terus dikembangkan, termasuk uji coba
teknologi 4G, namun semua ini masih di kota besar. Ketika berbicara mengenai
kondisi nasional, banyak area yang belum tersentuh infrastruktur karena bagi pemain
swasta tidak menguntungkan untuk mengembangkan jaringan di kota kecil atau
daerah yang sedikit jumlah penduduknya.
Pihak swasta memerlukan dukungan
pemerintah untuk menyeimbangkan penyebaran dan kualitas jaringan pita lebar di
semua wilayah. Daerah non perkotaan dengan populasi sedikit memerlukan kualitas
jaringan yang baik untuk membuka kesempatan mereka memperoleh pendidikan lebih
melalui e-education, mempelajari tren
global, dan bekerja di sektor lebih luas, termasuk meningkatkan jaringan bisnis
mereka.
Dari sini, langkah pertama adalah
mengetahui kebutuhan semua pihak, meliputi pemerintah, sektor swasta, lembaga
non-profit, dan masyarakat. Teknologi apa yang akan digunakan seharusnya tidak
menjadi masalah besar karena ada banyak pilihan teknologi seperti fixed broadband, mobile broadband, teknologi satelit, atau kombinasi dari tiga jenis
teknologi tersebut.
Untuk memberikan layanan broadband nasional yang luas dan berbiaya
rendah, dukungan pemerintah diperlukan, misalnya melalui subsidi biaya
investasi dalam jaringan broadband
atau kebijakan regulasi untuk memastikan akses terbuka ke jaringan broadband untuk industri.
Sebagai penasehat pemerintah dan
operator, KPMG telah bekerja pada banyak program infrastruktur broadband seperti membantu pemerintah
dan operator mengembangkan model bisnis yang tepat dan bekerja pada
pengembangan rencana TIK dengan pemerintah dan swasta, pengembangan kasus
bisnis termasuk model pendanaan, dan manajemen pelaksanaan inisiatif broadband nasional.